ANCAMAN HUKUMAN MATI KORUPSI ANGGARAN BANTUAN COVID-19

-
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Bagi siapa pun yang melakukan korupsi saat bencana COVID-19, ancamannya pidana mati.

Hal tersebut disampaikan Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR bulan April lalu. Ia awalnya berbicara menyampaikan tentang rawannya penanganan Corona dari segi anggaran.

"Rawannya adalah kita tahu penanganan COVID ini melibatkan pemda, kabupaten, kota, provinsi, 542. Dalam waktu yang sama, 270 daerah akan Pilkada. Dari 542 yang alokasikan dana untuk penanganan COVID-19, tidak semuanya terpapar COVID-19," kata Firli.

Untuk mengawasi penanganan bencana Corona, KPK pun telah membentuk satgas khusus. Selain itu, kata Firli, KPK telah bekerja sama dengan sejumlah pihak.

"KPK sudah membentuk satgas penanganan COVID-19, KPK bekerja sama dengan LKPP, karena mereka mendapat mandat pendampingan pengadaan barang dan jasa terkait penanganan COVID," tuturnya.

KPK pun disebut terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Kemudian juga bersinergi dengan Kejaksaan dan Polri. Firli pun menyatakan KPK siap menindak tegas siapapun pelaku korupsi yang memanfaatkan momen penanganan COVID-19. Ia menegaskan ancamannya maksimalnya adalah hukuman mati.

"KPK akan tetap bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi terutama dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana covid 19" tegas Firli.

"Karena sebagaimana yang kami sampaikan salus populi suprema lex esto. Keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, maka bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana saat ini tidak ada pilihan lain dalam menegakkan hukum, yaitu tuntutannya pidana mati," lanjut mantan Kapolda Sumsel itu.

Tidak ada alasan bagi penyelewengan anggaran bantuan corona, dalam situasi seperti ini yang sangat memprihatinkan yang seharus nya saling bahu membahu bukan malah melakukan hal hal yang merugikan. Peraturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang mencoba coba melakukan korupsi dan penyelewengan penyalahgunaan anggaran bantuan corona untuk masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TETAP DILAKUKAN, PEMERINTAH BELUM MENGELUARKAN KEBIJAKAN PELONGGARAN DALAM BENTUK APAPUN

-
Gambar
Hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah sedang melakukan kajian mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Karena itulah, saya menginstruksikan kepada Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI, untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan. "Presiden Joko Widodo".
Baca selengkapnya

KABAHARKAM PIMPIN SERTIJAB PEJABAT UTAMA DI JAJARAN BAHARKAM POLRI."

-
Gambar
Jabatan Direktur Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri telah resmi berganti, Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1383/V/KEP/2020 tanggal 01 Mei 2020 secara resmi Kombes Pol. Yassin Kosasih S.IK., M.Si. ditunjuk sebagai Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri dan sebagai penggantinya adalah Kombes Pol. Ir. Sjamsul Badhar yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Bidang Polair Baharkam Polri dan ditunjuk sebagai Kasubdit Patroliair. Selain posisi jabatan Kasubdit Patroliair, beberapa Pejabat Utama di lingkungan Baharkam Polri juga mengalami pergantian yaitu yaitu Brigjen Pol Drs. Wahyudi Hidayat sebagai Kakorsabhara, Brigjen Pol Makhruzi Rahman S.I.K., M.H., Sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri, Kombes Pol Yassin Kosasih, S.I.K., M.SI., sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Drs. Ghiri Arianto SE., M.B.A. M.H., sebagai Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri, Kombes Pol Drs. Hari Prasodjo Sebagai Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, K...
Baca selengkapnya

KAPOLRI LANTIK SEMBILAN KAPOLDA DAN SEJUMLAH PEJABAT UTAMA POLRI

-
Gambar
Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sembilan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan sejumlah pejabat utama Polri yang baru hasil mutasi berdasarkan Telegram Kapolri beberapa hari lalu. Pelantikan dilakukan dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri, Jumat (8/5/2020). "Telah dilaksanalan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sembilan Kapolda yang dipimpin oleh bapak Kapolri," kata Kadiv Humas Polro Brigjen Argo Yuwono melalui siaran langsung di akun Youtube Tribata TV, Jumat (8/5/2020). Brigjen Argo menuturkan mutasi jabatan itu merupakan bagian upaya penyegaran organisasi Polri dan tour of duty. Brigjen Argo menjelaskan, mutasi tersebut berdasarkan hasil pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri terhadap kompetensi tiap personel. "Sesuai perintah Kapolri pejabat yang baru diserahterimakan segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing," tutur Brigjen Argo. Sembilan Kapolda yang dilantik ya...
Baca selengkapnya