Presiden Joko Widodo Tetapkan 13 Kabupaten di NTT Sebagai Daerah Tertinggal 2020-2024

-
Presiden Tetapkan 13 Kabupaten di NTT Sebagai Daerah Tertinggal 2020-2024 yang perlu perhatian khusus; diantaranya:

Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Kupang
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Belu
Kabupaten Alor
Kabupaten Lembata
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Barat Daya
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Malaka

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Ada 13 kabupaten di NTT dan 49 di 10 provinsi lainnya. Total 62 daerah.

Seperti dikutip dari Perpres, Jumat (8/5/2020), disebutkan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Ada enam kriteria terkait penetapan daerah tertinggal, seperti dijelaskan Pasal 2 Perpres:

Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:
perekonomian masyarakat;
sumber daya manusia;
sarana dan prasarana;
kemampuan keuangan daerah;
aksesibilitas; dan
karakteristik daerah.
Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.
Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali.

Perlu menjadi perhatian kerjasama semua pihak Anak Negeri untuk bersama sama melakukan pemerataan yang berkeadilan melalui berbagai hal sinergy membangun Negeri termasuk Nusa Tenggara Timur. Banyak anak bangsa dari daerah tersebut yang memiliki kompetensi yang memadai diharapkan mereka dapat berkontribusi dalam turut serta bersama membangun daerah diberbagai bidang.

SUMBER. https://www.sergap.id/jokowi-tetapkan-13-kabupaten-di-ntt-sebagai-daerah-tertinggal-2020-2024/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) TETAP DILAKUKAN, PEMERINTAH BELUM MENGELUARKAN KEBIJAKAN PELONGGARAN DALAM BENTUK APAPUN

-
Gambar
Hingga saat ini pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah sedang melakukan kajian mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan diputuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data-data dan fakta di lapangan. Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah masih tetap berfokus pada upaya pengendalian Covid-19 melalui larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Karena itulah, saya menginstruksikan kepada Kapolri yang dibantu oleh Panglima TNI, untuk memastikan upaya tersebut dapat berjalan efektif di lapangan. "Presiden Joko Widodo".
Baca selengkapnya

KABAHARKAM PIMPIN SERTIJAB PEJABAT UTAMA DI JAJARAN BAHARKAM POLRI."

-
Gambar
Jabatan Direktur Kepolisian Perairan Korpolairud Baharkam Polri telah resmi berganti, Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1383/V/KEP/2020 tanggal 01 Mei 2020 secara resmi Kombes Pol. Yassin Kosasih S.IK., M.Si. ditunjuk sebagai Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri dan sebagai penggantinya adalah Kombes Pol. Ir. Sjamsul Badhar yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Bidang Polair Baharkam Polri dan ditunjuk sebagai Kasubdit Patroliair. Selain posisi jabatan Kasubdit Patroliair, beberapa Pejabat Utama di lingkungan Baharkam Polri juga mengalami pergantian yaitu yaitu Brigjen Pol Drs. Wahyudi Hidayat sebagai Kakorsabhara, Brigjen Pol Makhruzi Rahman S.I.K., M.H., Sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri, Kombes Pol Yassin Kosasih, S.I.K., M.SI., sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Drs. Ghiri Arianto SE., M.B.A. M.H., sebagai Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri, Kombes Pol Drs. Hari Prasodjo Sebagai Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, K...
Baca selengkapnya

KAPOLRI LANTIK SEMBILAN KAPOLDA DAN SEJUMLAH PEJABAT UTAMA POLRI

-
Gambar
Kapolri Jenderal Idham Azis melantik sembilan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) dan sejumlah pejabat utama Polri yang baru hasil mutasi berdasarkan Telegram Kapolri beberapa hari lalu. Pelantikan dilakukan dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri, Jumat (8/5/2020). "Telah dilaksanalan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sembilan Kapolda yang dipimpin oleh bapak Kapolri," kata Kadiv Humas Polro Brigjen Argo Yuwono melalui siaran langsung di akun Youtube Tribata TV, Jumat (8/5/2020). Brigjen Argo menuturkan mutasi jabatan itu merupakan bagian upaya penyegaran organisasi Polri dan tour of duty. Brigjen Argo menjelaskan, mutasi tersebut berdasarkan hasil pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri terhadap kompetensi tiap personel. "Sesuai perintah Kapolri pejabat yang baru diserahterimakan segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok masing-masing," tutur Brigjen Argo. Sembilan Kapolda yang dilantik ya...
Baca selengkapnya